Layanan Publik Kemenko PMK – PPID, Konsultasi, Pengaduan, dan Rakor PMK

🏆

Kemenko PMK Meraih Mutu Pelayanan A — Sangat Baik! Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2025, Kemenko PMK memperoleh skor 90,62 dengan kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) dari 99 responden. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025

Periode: Januari – Juni 2025 | Responden: 99 orang | Skor: 90,62 (Sangat Baik)

4 Layanan Utama

Layanan yang Kami Sediakan

Kemenko PMK menyediakan empat layanan publik utama yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, lembaga, dan instansi pemerintah.

Layanan 1

Layanan Data dan Informasi Publik (PPID)

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko PMK wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada setiap orang yang memohon informasi.

Melalui layanan PPID, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik yang disediakan secara berkala, setiap saat, serta mengajukan permohonan informasi yang belum tersedia.

Informasi yang Dapat Diakses:

Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan
Laporan keuangan dan kinerja Kemenko PMK
Program dan kegiatan yang sedang berjalan
Data dan statistik bidang PMK
Informasi pengadaan barang dan jasa
Profil pejabat dan struktur organisasi

Cara Mengajukan Permohonan:

Unduh Aplikasi PPID Kemenko PMK di Google Play Store
Daftar akun dan isi data diri dengan lengkap
Pilih menu "Permohonan Informasi Publik"
Isi formulir dan jelaskan informasi yang dibutuhkan
Pantau status permohonan melalui aplikasi
Terima informasi dalam 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari)

📱 Unduh Aplikasi PPID Permohonan Manual

Aplikasi PPID Kemenko PMK untuk Informasi Publik yang Mudah Diakses

Layanan 2

Layanan Konsultasi dan Audiensi

Kemenko PMK membuka kesempatan bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan instansi pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi kebijakan dan audiensi dengan pimpinan atau pejabat berwenang di lingkungan Kemenko PMK.

Siapa yang Dapat Mengajukan:

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)
Organisasi Masyarakat dan LSM yang terdaftar
Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian
Badan Usaha dan pelaku industri
Individu dan kelompok masyarakat

Prosedur Pengajuan Audiensi:

Kirim surat permohonan resmi ke Sekretariat Kemenko PMK
Lampirkan profil lembaga dan agenda yang ingin dibahas
Tim Kemenko PMK akan menghubungi dalam 5 hari kerja
Konfirmasi jadwal dan persiapkan dokumen pendukung
Audiensi dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati

Informasi Penting

Layanan konsultasi dan audiensi tidak dipungut biaya. Permohonan yang diterima akan diproses sesuai dengan kapasitas dan prioritas kebijakan Kemenko PMK.

Ajukan Permohonan Audiensi

Layanan 3

Layanan Rakor Penanganan & Pendampingan Penyelesaian Isu Bidang PMK

Kemenko PMK menyelenggarakan dan memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian/lembaga untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu strategis di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memerlukan penanganan terpadu dan komprehensif.

Jenis-Jenis Rakor yang Difasilitasi

Rakor Tingkat Menteri: untuk isu strategis yang memerlukan keputusan kebijakan tingkat tertinggi.
Rakor Tingkat Eselon I: untuk koordinasi implementasi kebijakan antar Dirjen/Deputi K/L.
Rakor Teknis: untuk harmonisasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan lintas K/L.
Rakor Tematik: untuk isu-isu spesifik seperti stunting, kemiskinan ekstrem, transformasi digital bidang PMK, dll.

Manfaat Layanan Rakor

Melalui fasilitasi Rakor oleh Kemenko PMK, berbagai pihak dapat memanfaatkan forum koordinasi untuk:

Menyampaikan isu dan kendala implementasi program bidang PMK
Mencari solusi bersama secara lintas kementerian/lembaga
Menyelaraskan data, target, dan indikator program PMK
Mendapatkan pendampingan teknis dari tim ahli Kemenko PMK
Memperoleh rekomendasi kebijakan resmi dari Kemenko PMK

Cara Mengajukan Permohonan Rakor

Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang memerlukan fasilitasi Rakor dapat mengajukan permohonan melalui:

Surat resmi ke Sekretariat Kemenko PMK ditujukan kepada Deputi terkait
Email ke alamat rakor.pmk@kemenkopmk.go.id
Koordinasi langsung dengan unit Deputi yang membidangi topik terkait

Rakor Kemenko PMK - Koordinasi Lintas Kementerian

Deputi Bidang Koordinasi di Kemenko PMK

Layanan 4

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Kemenko PMK menyediakan layanan pengaduan yang responsif dan transparan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan terkait pelayanan publik bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Pengaduan yang Dapat Disampaikan

Keluhan atas kualitas pelayanan publik di bidang PMK
Laporan penyimpangan atau mal-administrasi program PMK
Aduan tidak terlaksananya program sosial, pendidikan, atau kesehatan
Pengaduan terkait diskriminasi dalam layanan publik
Pelaporan potensi penyalahgunaan wewenang di bidang PMK

Saluran Pengaduan yang Tersedia

Online: Aplikasi PPID Kemenko PMK (menu Pengaduan)
Email: pengaduan@kemenkopmk.go.id
Telepon: (021) 3459949 ext. 200 (jam kerja)
Surat: kepada Inspektorat Kemenko PMK
Tatap muka: di loket pengaduan Kantor Kemenko PMK

Komitmen Penanganan

Setiap pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan mendapat konfirmasi dalam 3 hari kerja. Penanganan substansi pengaduan diselesaikan dalam 30 hari kerja untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lintas unit, atau lebih cepat untuk pengaduan yang dapat ditangani langsung.

Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan pelapor (whistleblower protection).

Ajukan Pengaduan Sekarang

Kemudahan Digital

Satu Aplikasi untuk Semua Layanan Informasi

Kemenko PMK terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aplikasi PPID Kemenko PMK hadir sebagai solusi digital yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan informasi publik tanpa batas waktu dan tempat.

📋

Permohonan Informasi

Ajukan permohonan informasi publik kapan saja dan di mana saja

⚖️

Pengajuan Keberatan

Ajukan keberatan jika permohonan informasi tidak terpenuhi

📊

Profil PPID

Akses informasi profil dan struktur PPID Kemenko PMK

🔔

Notifikasi Status

Pantau status permohonan secara real-time melalui notifikasi

📱 Download Gratis di Google Play

Aplikasi PPID Kemenko PMK - Akses Informasi Publik Semakin Mudah

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa lama waktu penyelesaian permohonan informasi publik?

Kemenko PMK wajib memberikan tanggapan atas permohonan informasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Apakah layanan PPID Kemenko PMK gratis?

Ya, seluruh layanan informasi publik yang disediakan Kemenko PMK tidak dipungut biaya apapun. Aplikasi PPID Kemenko PMK juga tersedia secara gratis di Google Play Store.

Informasi apa saja yang dikecualikan dari keterbukaan publik?

Berdasarkan UU No. 14/2008, informasi yang dikecualikan antara lain: informasi yang dapat membahayakan keamanan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan persaingan usaha, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, dan informasi yang kerahasiaannya diatur oleh UU. Daftar lengkap informasi yang dikecualikan dapat diminta melalui PPID.

Bagaimana cara mengajukan keberatan atas penolakan informasi?

Jika permohonan informasi ditolak atau tidak direspons dalam batas waktu yang ditentukan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja. Keberatan dapat disampaikan melalui Aplikasi PPID Kemenko PMK atau melalui surat resmi ke Kemenko PMK.

Apakah identitas pelapor pengaduan dijaga kerahasiaannya?

Ya. Kemenko PMK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan perlindungan pelapor (whistleblower protection). Data pelapor tidak akan dibuka kepada pihak yang dilaporkan maupun publik tanpa persetujuan pelapor.